Sekilas Sejarah Ekonomi Orde Lama dan Orde Baru

  1. 1.      Sejarah ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama

Soekarno sebagai Bapak Proklamator sangat  membenci dasar-dasar pemikiran barat, termasuk pemikiran ekonomi kapitalis atau liberalnya. Beliau beranggapan bahwa sistem kapitalis sungguh telah menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga aliran ini harus dibenci dan di diusir dari Indonesia. Beliau juga berpendapat bahwa cara yang tepat mengusir atau mengimbangi kekuatan ekonomi barat adalah dengan menerapkan pemikiran dari Marhaenisme, yaitu Marxisme. Namun pada praktiknya, Soekarno menerapkan sistem ekonomi komando seperti yang diterapkan negara-negara yang beraliran komunis sepeti Cina dan Uni Soviet yang mana sepenuhnya keputusan yang menyangkut perencanaan pembangunan sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

Selama Orde Lama, perekonomian Indonesia tidak berjalan mulus, bahkan sangat buruk dikarenaklan ketidakstabilan politik di dalam negeri yabg dicerminkan antar alain oleh terjadinya pemberontakan di sejumlah daerah pada dekade 1950an yang nyaris meruntuhkan sendi-sendi perekonomian nasional. Pada tahun 1953 tercatat pertumbuhan indeks output agregat sebesar 22,1 %, sedangkan pada tahun – tahun lainnya berkisar antara terendah -1,9 % (1959) dan tertinggi 5,8 % (1957). Pada dekade 1960-an, kondisi perekonomian Indonesia bertambah buruk yang nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-66 dengan PDB masing-masing hanya sekitar 0,5 % dan 0,6 %. Kehancuran ekonomi Indonesia pada ordelama juga didorong oleh hiperinflasi yang pada tahun 1966 mencapai 650 % (Tambunan, 2006b).

Ketidakstabilan politik di dalam negeri juga diwarnai oleh 8 kali pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer pada periode 1959-1965. Kebijakan ekonomi yang paling penting dilakukan oleh kabinet Hatta yaitu dengan reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang pada saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50 % atas semua uang kertas yang beredar pada masa kabinet Nasir (kabinet pertama di Indonesia), umtuk pertama kalinya dirumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi. Pada masa Kabinet Sukiman, kebijakan – kebijakan penting yang diambil adalah antara lain nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan sistem kurs berganda. Pada masa Kabinet Wilopo, langkah – langkah konkret yang diambil untuk memulihkan perekonomian Indonesia saat itu di antaranya adalah untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam APBN. Pada masa Kabinet Ali I, hanya dua langkah konkret yang dilakukan dalam bidang ekonomi , yakni pembatasan impor dan kebijakan uang ketat selama kabinet Burhanudin, tindakan – tindakan ekonomi penting yang dilakukan termasuk diantaranya adalah liberisasi impor dan kebijakan uang ketat laju beredar. Berbeda dengan kabinet – kabinet diatas, pada masa kabinet Ali II, praktis tidak ada langkah – langkah yang berarti, selain mencanangkan sebuah rencana pembangunan baru dengan nama Rencana Lima Tahun 1956-1960. Kurang aktifnya kabinet ini disebabkan keadaan politik dalam negeri yang mulai goncang akibat bayak tekanan dari masyarakat daerah luar Jawa yang selama ini tidak pernah puas dengan hasil pembangunan di tanah air. Ketidakstabilan in makin besar pada masa Kabinet Juanda, sehingga praktis kabinet ini tidak dapat berbuat banyak untuk pembangunan ekonomi.

Tahun 1967, Soekarno mencanagkan “Ekonomi Terpimpin” yang lebih memperkuat sistem ekonomi komando dan selama tahun 1957-1958 terjadi nasionalisasi perusahan Belanda. Dengan ini, walau Indonesia menganut ideologi ekonomi Pancasila dalam implementasinya jadi lebih kepada ekonomi sosialis/komunis. Sebenarnya, pemerintah pada khususnya, memilih haluan politik berbau komunis hanya merupakan suatu refleksi dari perasaan antikolonialisme, antiimprelisasi dan antikapitalisasi pada saat itu. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Soekarno percaya bahwa satu-satunya senjata untuk melawan kapitalisme adalah pemikiran Marxisme. Namun keadaan ini malah membuat Indonesia kesulitam mendapat dana dari negara – negara Barat.

Pada tahun 1963, Soekarno menyampaikan konsep ekonomi yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Ekonomi, yang berisi semacam tekat untuk mengguankan sistem ekonomi pasar, sebagai koreksi terhadap praktik ekonomi komando. Sayangnya tekad ini tidak mendapat dukungan dari partai – partai politik saat itu, termasuk PKI. Prinsip – prinsip Deklarasi Ekonomi akhirnya dilupakanorang hingga berakhirnya Orde Lama.

  1. 1.      Sistem Ekonomi pada Masa Orde Baru Hingga sekarang

Pada masa orde baru yang lahir pada tahun 1966, sistem ekonomi berubah total. Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam era Soeharto ini paradigma pembangunan Indonesia mengarah kepada penerapan sistem ekonomi pasar bebas dan politik ekonomi diarahkan untuk menggerakkan roda – roda ekonomi. Pemerintah orde baru menjalin hubungan kembali dengan negara – negara Barat dan menjauh dari ideologi komunis. Indonesia lembali menjadi anggota PBB dan lembaga – lembaga dunia lain seperti World Bank dan IMF, yang putus pada masa Soekarno. Dengan itu, Indonesia kembali mendapat donor untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah dari negara – negara seperti AS dan Inggris.

Pemerintahan orde lama meninggalkan berbagai masalah serius bagi pemerintahan orde baru termasuk kelangkaan bahan pangan dan pasokan bahan baku yang nyaris berhenti, hiperinflasi, kerusakan infrastruktur, tingginya utang luar negeri, defisit APBN yang besar dan krisis neraca pembayaran. Untuk itu banyak diperlukan rehabilitasi antara lain dengan kebijakan uang ketat, yaitu dengan menghentikan penetakan uang yang pada masa orde lama berlangsung tak terkendali, membuat anggaran belanja berimbang, menghidupkan kembali produksi dalam negeri, memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan ekspor untuk mengurangi krisis neraca pembayaran.

Pada era Soeharto ini, pemerintah mengambil beberapa langkah drastis yang bersifat strategis yang menandakan sedang berlangsungnya suatu perubahan yang cepat dalam sistem ekonomi di Indonesia dari sistem ekonomi komando ke ekonomi pasar, diantaranya dalah dikeluarkannya paket kebijakan liberalisasi dalam perdagangan dan investasi. Paket kebijakan tersebut antara lain di terbitkannya Tap MPRS No. XXIII Tahun 1966 tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, keuangan dan pembangunan yang bertujuan menstimulasi swasta masuk ke sektor – sektor strategis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s